Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Batusangkar-, Upaya memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar menggelar kegiatan “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar” Dengan mengusung tema" Eksistensi dan peran strategis bawaslu menghadapi pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor : 135/ PUU-XXII/2024, yang berlangsung 11 Agustus 2025 di Emersia Hotel & Resort Batusangkar. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Harmesyoni, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara karena adanya kerjasama yang terjalin antara Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan pihak sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang mana kegiatan ini mengundang 85 peserta yang terdiri dari Forkopimda, OKP, Ormas, LSM dan Pamantau Pemilih di Kabupaten Tanah Datar. "kegiatan ini juga menghadir 4 (empat) narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya yang akan memberikan kita saran dan masukan dari pemilu dan pemilihan dimasa yang akan datang" jelasnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Andre Azki dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, namun juga sebagai forum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pengawasan selama tahapan awal Pilkada 2024. Ia mengatakan penguatan kelembagaan bertujuan meningkatkan kapabilitas kelembagaan, memperkuat peran koordinasi serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif. "Maka lewat kegiatan ini, akan melahirkan rumusan strategis dan rekomendasi pengembangan kelembagaan ke depannya," jelasnya Ia mengatakan sebagai pengawas di daerah Bawaslu melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 2017 dan Undang-undang lain yang berkenaan dengan pemilu. "Maka dengan putusan MK itu, kita perlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan secara menyeluruh," sebutnya. Andre juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antar Bawaslu kabupaten dan para stakeholders agar mampu menjawab tantangan pengawasan di kabupaten tanah datar yang memiliki karakteristik geografis dan sosial politik yang beragam. “Evaluasi terhadap tahapan yang telah berjalan, termasuk koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menjadi landasan utama untuk menyusun rekomendasi yang lebih baik untuk selanjutnya. Kita tidak ingin pengawasan hanya bersifat formalitas, tapi benar-benar mampu memberi dampak nyata pada kualitas demokrasi,” ujar Andre. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar, Drs. Herison yang hadir mewakili Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra, MM menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung inisiatif Bawaslu dalam membangun sistem pengawasan yang lebih solid. Atika menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan teknis dan koordinatif sepanjang pelaksanaan Pilkada berlangsung. “Kami dari pemerintah kabupaten siap untuk terus berkoordinasi dan memberi dukungan kepada Bawaslu tanah datar dalam rangka menyukseskan Pilkada dan Pemilu. dimasa yang akan datang. Sinergi antara pengawas pemilu dan pemerintah daerah mutlak dibutuhkan agar proses demokrasi berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang legitimate dan berkualitas,” kata Herison. "Jadilah pengawas pemilu yang transparansi dalam melakukan pengawasan pemilu, agar pemilu berjalan aman, damai dan adil," ungkapnya. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Tanah Datar, KPU Kabupaten Tanah Datar Perguruan Tinggi, Partai politik, organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, organisasi keagamaan, LSM, Pemantau pemilih serta Bupati tanah datar, Eka Putra yang diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar, Drs. Herison. Seluruh jajaran Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten tanah datar juga hadir aktif dalam rangkaian kegiatan ini.